Dinamika kebijakan digital Indonesia menunjukkan perkembangan orientasi dari digitalisasi proses pemerintahan menuju transformasi tata kelola yang lebih terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik.

Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memposisikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Fokus kebijakan ini berada pada penguatan tata kelola SPBE, pengembangan arsitektur SPBE, integrasi aplikasi, penyediaan infrastruktur, serta penyelenggaraan layanan pemerintahan secara elektronik.

Perkembangan berikutnya terlihat pada perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan keterpaduan Layanan Digital Nasional. Regulasi ini mengintegrasikan layanan publik lintas instansi. Penekanan terhadap interoperabilitas sistem, serta keterpaduan layanan menunjukan bahwa agenda transformasi digital diarahkan pada penyelenggaraan layanan publik digital yang terpadu lintas instansi.

Tidak hanya itu, dinamika kebijakan ini semakin meluas dengan adanya RPerpres Tahun 2026 Tentang Pemerintahan Digital yang menekankan pada tata kelola, layanan, data, teknologi, keamanan, sumber daya manusia, dan inovasi.

Arah transformasi ini semakin diperdalam dalam Visi Indonesia Digital 2045. Pemerintahan digital menekankan pemanfaatan data, penguatan tata kelola digital, pengembangan kapasitas digital, keamanan siber, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik. Perkembangan ini menunjukkan adanya transformasi kebijakan yang bergerak dari digitalisasi proses pemerintahan melalui SPBE, menuju integrasi layanan digital nasional, hingga penguatan tata kelola pemerintahan yang didukung data dan teknologi digital.

Tabel 1. Matriks Perbandingan SPBE, Transformasi Digital, dan Pemerintahan Digital

Sumber: Diolah penulis dari Perpres Nomor 95 Tahun 2018, Perpres Nomor 82 Tahun 2023, RPerpres Tahun 2026 dan Visi Indonesia Digital 2045.

Matriks di atas memperlihatkan bahwa kebijakan Pemerintahan Digital Indonesia mengalami perkembangan yang semulanya berfokus pada digitalisasi proses dan sistem, menuju pembangunan ekosistem yang lebih terintegrasi, berbasis data, berorientasi pada kebutuhan pengguna, serta didukung oleh tata kelola yang kolaboratif.

Perkembangan tersebut tercermin dari pergeseran fokus kebijakan, mulai dari SPBE, keterpaduan layanan digital nasional, hingga pengembangan fondasi Pemerintahan Digital yang mencakup layanan digital pemerintah, pertukaran data, identitas digital, serta riset dan inovasi. Transformasi ini digital tidak lagi diukur semata dari jumlah layanan yang terdigitalisasi atau tingkat pemanfaatan teknologi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mewujudkan layanan terintegrasi, aman, adaptif, dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya mempercepat interoperabilitas dan data tata kelola antar instansi, memperkuat koordinasi kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia digital, serta mengembangkan mekanisme evaluasi yang mampu mengukur kualitas layanan, pemanfaatan data, keamanan digital, dan tingkat kepuasan pengguna.